JAKARTA - Upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik kini tidak lagi berhenti pada tahap perencanaan dan pelaksanaan semata. Pemerintah mulai menaruh perhatian besar pada bagaimana kebijakan tersebut benar-benar bekerja dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pendekatan ini menuntut adanya evaluasi yang terukur dan sistematis setelah kebijakan dijalankan. Tanpa pengukuran dampak, kebijakan berisiko hanya menjadi dokumen administratif tanpa hasil nyata.
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Program SKALA memperkuat kolaborasi strategis dalam rangka mendorong pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi atau ex-post measurement di daerah. Kolaborasi ini diarahkan untuk memastikan kebijakan publik memiliki dampak riil dan dapat dievaluasi secara objektif.
Langkah tersebut dipandang penting untuk menjawab tantangan efektivitas kebijakan di tingkat daerah. Dengan pendekatan ini, kebijakan tidak hanya dinilai dari proses, tetapi juga dari hasilnya.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan hal itu dalam kegiatan Mid-Term Review dan pembahasan dukungan utama kolaborasi BSKDN–SKALA tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Command Center BSKDN pada Selasa, 27 Januari 2026.
Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada capaian kolaborasi yang telah berjalan serta rencana penguatan ke depan. Evaluasi tengah periode ini menjadi momentum untuk menyesuaikan strategi agar lebih tepat sasaran.
Pengukuran Dampak Jadi Fondasi Kebijakan Berbasis Bukti
Yusharto menegaskan, penguatan pengukuran dampak kebijakan merupakan fondasi utama penerapan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy di tingkat pusat dan daerah. Menurutnya, kebijakan yang berkualitas harus mampu dibuktikan efektivitasnya melalui data dan analisis.
Ia menilai bahwa kebijakan tidak cukup hanya disusun dengan baik di atas kertas. Implementasi dan hasil nyata di lapangan menjadi ukuran keberhasilan sesungguhnya.
Menurut Yusharto, kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang selesai disusun dan diimplementasikan. Kebijakan tersebut harus dapat diukur dampaknya dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pendekatan ini menuntut adanya instrumen evaluasi yang jelas dan terstandar. Tanpa itu, sulit menilai apakah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan publik.
"Utamanya kebijakan itu pada implementasinya benar-benar berdampak kepada masyarakat, maka dari itu evaluasi menjadi penting," ungkapnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian inti dari siklus kebijakan.
Evaluasi pasca implementasi memungkinkan pemerintah melakukan koreksi dini. Dengan begitu, kebijakan yang kurang efektif dapat segera diperbaiki.
Melalui kolaborasi ini, BSKDN dan SKALA mendorong penyusunan serta penerapan kerangka pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi sebagai dasar evaluasi dan advokasi kebijakan. Kerangka ini dirancang agar dapat diterapkan secara luas di daerah.
Kerangka pengukuran tersebut diharapkan menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah. Dengan panduan yang jelas, daerah dapat menilai kebijakannya secara mandiri dan objektif.
Kerangka ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas kebijakan. Selain itu, hasilnya dapat menjadi pijakan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.
Pendekatan ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang menekankan akuntabilitas. Setiap kebijakan dituntut memiliki dampak yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemanfaatan Data dan Penguatan Dasbor Kebijakan
Selain pengukuran dampak, Yusharto mengatakan kolaborasi dengan SKALA juga diarahkan pada pengembangan dasbor kebijakan terintegrasi. Dasbor ini akan memanfaatkan data resmi dan big data untuk mendukung analisis kebijakan.
Pemanfaatan teknologi informasi dinilai krusial dalam era pengambilan keputusan berbasis data. Dengan sistem terintegrasi, proses analisis dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Dalam pengembangannya, BSKDN memastikan validitas data melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik. Langkah ini dilakukan agar data yang digunakan memiliki standar kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Validitas data menjadi kunci agar rekomendasi kebijakan tidak keliru. Tanpa data yang valid, keputusan yang diambil berpotensi menimbulkan masalah baru.
Upaya pengembangan dasbor kebijakan ini bertujuan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar perumusan kebijakan lanjutan.
Dasbor ini juga diharapkan meningkatkan transparansi kebijakan. Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat melihat arah dan capaian kebijakan secara lebih terbuka.
Dengan integrasi data, kebijakan tidak lagi disusun berdasarkan asumsi semata. Seluruh proses didukung oleh bukti empiris yang dapat diuji.
Pendekatan ini juga mendorong sinergi antarlembaga. Data yang terintegrasi meminimalkan tumpang tindih dan inkonsistensi informasi.
Penguatan Kapasitas Daerah Melalui Policy Brief
Dalam rangka memperkuat kapasitas daerah, BSKDN bersama SKALA juga melakukan sosialisasi panduan praktis penulisan policy brief layanan dasar. Panduan ini telah dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan.
Pemangku kepentingan tersebut meliputi perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi analis kebijakan, dan sejumlah pemerintah daerah. Kehadiran banyak pihak menunjukkan tingginya kebutuhan akan panduan yang aplikatif.
Policy brief dipandang sebagai alat strategis dalam proses kebijakan. Dokumen ini mampu menyederhanakan analisis kompleks menjadi rekomendasi yang mudah dipahami pengambil keputusan.
“Dalam pandangan kami, policy brief ini menjadi penting, sebagai jembatan antara data, analisis, dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan layanan dasar masyarakat,” tegasnya. Pernyataan ini menekankan peran policy brief dalam menjembatani dunia analisis dan praktik.
Melalui policy brief, hasil penelitian dan data dapat diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan. Hal ini memudahkan kepala daerah dan pejabat teknis dalam mengambil keputusan.
Yusharto menilai bahwa tanpa alat komunikasi kebijakan yang efektif, data yang baik sekalipun sulit dimanfaatkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penulisan policy brief menjadi penting.
Daerah didorong untuk tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan. Mereka juga diharapkan mampu menjadi produsen gagasan kebijakan yang berbasis data.
Replikasi Praktik Baik untuk Dampak Nasional
Ke depan, Yusharto menegaskan pihaknya berkomitmen mendorong replikasi policy brief dan inovasi kebijakan dari daerah sasaran Program SKALA. Replikasi ini ditujukan ke wilayah lain di luar cakupan program.
Langkah ini diharapkan memperluas dampak praktik kebijakan yang telah terbukti efektif. Kebijakan yang berhasil di satu daerah dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.
Dengan replikasi, proses belajar antar daerah dapat dipercepat. Daerah tidak perlu memulai dari nol dalam menyusun kebijakan.
"Cakupan program harus terus diperluas ke daerah lainnya, agar praktik kebijakan yang berhasil dapat direplikasi dan memberikan dampak yang lebih luas," pungkasnya. Pernyataan ini menegaskan arah pengembangan kolaborasi ke depan.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap kualitas kebijakan daerah semakin merata. Tidak hanya daerah tertentu yang maju, tetapi seluruh wilayah dapat merasakan manfaatnya.
Kolaborasi BSKDN dan SKALA menjadi contoh sinergi lintas pihak dalam pembangunan kebijakan. Sinergi ini menempatkan data, evaluasi, dan dampak sebagai pusat perhatian.
Dengan kebijakan yang terukur dan berbasis bukti, kepercayaan publik diharapkan meningkat. Masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka.